Politik Ekonomi

Politik Ekonomi adalah suatu rumpunan ilmu sosial yang berhubungan sangat erat. Namun politik tersebut juga terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan dari suatu bangsa atau masyarakat. Di Indonesia pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai.

Pada kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikaan sebuah hak atau wewenang kepada yang memengaruhi perilaku individu yang berada didalam masyarakat. Politik ekonomi juga terkait dengan sumber daya yang tersedia disuatu negara atau wilayah.

Seperti yang sudah diketahui adalah sumber daya itu bersifat terbatas sehingga ilmu politik ekonomi fokus kepada bagaimana dengan mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang meliputi alam yakni seperti hutan, tanah, air, dan lain sebagainya. Namun beberapa literatur memasukkan teknologi dan kemampuan entrepreneurship atau kewirausahaan sebagai sumber daya.

Dalam penerapannya, politik ekonomi antara satu negara dan negara yang lain tidak sama, tergantung pada sistem ekonomi mereka anut. Meskipun berbeda dalam penerapan politik ekonomi, namun tujuannya sama yaitu menciptakan kemakmuran rakyat.

Beberapa sarana politik ekonomi sumber daya yakni sebagai berikut :

  1. Politik moneter : sebuah kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan dan perkreditan dalam sebuah negara. Misalnya seperti kebijakan dalam mengenai sejumlah uang yang beredar, pemberian kredit dan tinggi rendahnya suku bunga dari jumlah uang.
  2. Politik Fiskal : sebuah kebijakan pemerintah dalam mengatur sejumlah keuangan negara. Baik itu dari segi bidang anggaran maupun dari segi bidang perpajakan.
  3. Politik Produksi : Sebuah kebijakan dari pemerintah yang berkenaan dengan peningkatan produksi yang berada didalam negeri. Dan selalu menggunakan sumber sumber efisien yang berasal dari alam. Politik ekonomi adanya tujuan agar dapat melindungi dan memajukan industri dalam negeri untuk kebijaksaan dalam proteksionisme.
  4. Politik perdagangan : sebuah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan barang ekspor dan impor. Seperti neraca pembayaran, utang luar negeri, kurs valuta asing, dan kerja sama di ajang internasional.
  5. Politik sosial : Politik ekonomi dalam kebijakan pemerintahan dan berkenaan dengan penciptaan kesempatan dalam kerja. Juga termasuk dalam hubungan tenaga kerja dan kesejahteraan para pekerja dalam UMR.

Baca Juga : Infrastruktur Politik