Puluhan Orang Tewas dalam Protes Petani di India

Sahmitra — Setidaknya 25 orang telah tewas selama tiga pekan demonstrasi oleh petani di perbatasan ibu kota India. Pihak kepolisian menyatakan beberapa di antaranya akibat cuaca yang sangat dingin.

Melansir Al Jazeera pada Jumat (18/12/2020), Perdana Menteri Narendra Modi menawarkan untuk mengadakan dialog lebih lanjut dengan para petani yang melakukan protes.

Manoj Yadav, direktur jenderal polisi di negara bagian Haryana utara, mengatakan setidaknya 25 petani telah meninggal sejak 26 November.

Demonstrasi itu dilakukan puluhan ribu petani, untuk menentang tiga undang-undang pertanian yang disahkan oleh pemerintah pada bulan September.

“Sejauh ini sudah ada 25 kematian. Salah satunya adalah kematian karena bunuh diri dua hari lalu. Empat belas kematian disebabkan oleh penyebab alami, kebanyakan serangan jantung dan kedinginan,” ujar Yadav.

Petugas polisi menyatakan setidaknya 10 orang tewas karena kecelakaan di jalan raya, dalam perjalanan dari negara bagian Punjab dan Delhi untuk bergabung dalam protes tersebut.

Namun, pemimpin petani Darshan Pal mengatakan bahwa jumlah korban tewas dapat mencapai 35 orang. Dia mengatakan mereka tewas dalam perjuangan melawan “hukum [pertanian] hitam.”

Hukum yang baru disahkan itu dinilai akan mengikis pendapatan petani dan membantu perusahaan besar.

“Setidaknya lima petani terbunuh karena kecelakaan dalam perjalanan, saat mereka bergabung dengan demonstran lainnya,” kata Ashutosh Mishra, juru bicara Komite Koordinasi Kisan Sangharsh Seluruh India.

Para petani banyak yang berusia enam puluhan atau lebih. Mereka berkemah di tempat terbuka dengan traktor yang diparkir berdempetan, melawan musim dingin yang keras di India Utara.

Menurut Mishra, suhu bisa turun menjadi tiga sampai empat derajat celcius di malam hari saat India utara mengalami musim dingin.

Puluhan ribu petani, sebagian besar dari Punjab dan Haryana, telah berdemonstrasi di berbagai jalan raya di perbatasan New Delhi sejak akhir November.

Mereka menuntut pembatalan undang-undang baru, karena dipandang akan melonggarkan aturan tentang penetapan harga, penyimpanan, dan pemasaran hasil panen.

Para petani takut perusahaan swasta pada akhirnya akan mendikte kontrak jual beli. Sementara pemerintah dikhawatirkan akan berhenti membeli biji-bijian dari petani dengan jaminan harga minimum.

Modi pada Jumat (18/12/2020) memberikan pembelaan terkait hukum tersebut. Ia mengundang para petani yang memprotesnya untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut.

Walaupun beberapa negosiasi sebelumnya gagal memecah kebuntuan. Serangkaian pertemuan dengan para menteri Modi telah dilakukan sebelumnya. Pengunjuk rasa mengatakan pembatalan resmi ketiga undang-undang tersebut sudah cukup mengubah posisi mereka.

PM Modi pada Jumat (18/12/2020) memberikan sambutan online kepada para petani di negara bagian penghasil gandum terbesar di negara itu, Madhya Pradesh.

Modi mengatakan, seharusnya petani tidak ada alasan untuk khawatir. Ia mengulangi posisi pemerintah bahwa petani akan dijamin mendapatkan kepastian harga.

“Fasilitas modern yang tersedia bagi petani di negara-negara besar juga harus tersedia bagi mereka yang berasal dari India, tidak bisa ditunda lagi,” ujarnya.

“Namun, jika ada yang memiliki kekhawatiran, untuk kepentingan dan mengatasi masalah petani, kami dengan sangat rendah hati siap untuk membicarakan setiap masalah.”

Setelah pidato itu, Rakesh Tikait, seorang pemimpin petani mengatakan bahwa perdana menteri mencoba memprivatisasi pertanian. Hal itu dilakukan untuk menguntungkan perusahaan dan bukan petani.